Ironi Mahasiswa Miskin

Beberapa hari yang lalu beberapa teman men-share artikel di detik.com tentang mahasiswa Australia yang semakin miskin. Diceritakan bahwa sebahagian mereka, 21%, memiliki penghasilan < 10,000 (per tahun, semuanya menggunakan AUD). 40% lainnya berpenghasilan antara 10,000-19,000. Dengan demikian hanya sebagian kecil (kurang dari 39%) yang punya uang lebih dari 19,000/tahun. Ini sepertinya berhubungan dengan data lain, yaitu 1 dari 5 mahasiswa mereka sering tidak makan (detik.com, Mahasiswa Australia Makin Miskin, 15-07-2013).

Ini saya lihat menarik. Pertama, salah satu bukti bahwa tiap negara ataupun rakyatnya punya kesulitan masing-masing. Bahkan di negara yang dianggap sudah maju sekalipun. Saya bisa bilang bahwa di kota saya tinggal ada orang-orang yang menggelandang tidak punya rumah dan selalu meminta recehan pada orang-orang sekitar.

Kedua, bisa jadi saya adalah saksi sebuah contoh kasus berita diatas. Saya tinggal di dormitori mahasiswa yang ditempati oleh 23 orang mahasiswa lainnya dari berbagai negara. Salah satunya adalah warga negara sini. Saya lihat dia seperti contoh 1 diantara 5 mahasiswa diatas. Berjuang hanya untuk makan sehari-hari, bahkan teman-teman yang lain beberapa kali berbagi masakan untuknya, karena dia tidak punya uang untuk beli bahan makanan. Setelah bersusah payah kuliah di semester lalu, akhirnya dia memutuskan berhenti karena tidak punya biaya dan balik ke kampungnya di selatan sana. Memutuskan untuk mencari kerja saja.

Makan Siang Gratis

Melihat itu, saya pikir ada yang ironis disini. Saya dan beberapa penghuni di dormitori itu adalah penerima beasiswa dari pemerintah dia. Saya tidak tahu apakah alasannya tidak tahu atau hanya bersikap sopan, dia tidak menyinggung soal pemerintahnya memberi biaya hidup pada kami, yang jauh lebih dari cukup untuk survive belajar di negaranya sementara dia sendiri tidak. Salah seorang teman penerima juga terang-terangan kok bercerita bahwa dia menyisihkan dan mengirim uang yang diterimanya (remit) untuk biaya hidup keluarganya di negara asal.

Ya, dibandingkan dengan angka-angka diatas, biaya hidup yang diberikan - diluar uang kuliah yang juga dibayarkan -  jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata yang dihasilkan oleh mahasiswa asli disini sesuai data diatas. Mereka mengalokasikan 30,000/tahun untuk setiap orang, dicicil setiap 14 hari selama sekitar 26 kali dalam setahun. Jumlah yang cukup besar jika hanya untuk hidup dan keperluan si penerima beasiswa sendiri. Jika jumlah itu tidak cukup sehingga perlu mencari tambahan, biasanya karena mahasiswa membawa keluarga, ataupun memang ingin mencari investasi tambahan untuk keperluan lain.

Tapi pemerintah Australia saya kira sudah paham bahwa mahasiswa beasiswa perlu membawa keluarganya kemari agar studi-nya lancar. Ini karena mereka banyak memberi beasiswa ke mahasiswa yang sudah berkeluarga ataupun mature age, dan disalurkan ke orang-orang dari negara sedang berkembang yang punya nilai (value) kebersamaan dengan keluarga adalah hal yang sangat penting.

Tapi tetap saja ini menimbulkan pertanyaan di pikiran saya. Kenapa tidak memberikan saja kepada mahasiswa mereka sendiri yang membutuhkan daripada kepada orang dari negara lain? Biarkan pemerintah negara lain itu yang mengurus "anak-anak" mereka, kami juga punya "anak-anak sendiri" yang harus kami biayai. Misalnya, untuk Indonesia saja, mereka memberikan sekitar 400-500 beasiswa setiap tahun dalam skema Australia Awards (AA) (pada batch saya 451 orang). Jika kita bandingkan populasi Australia-Indonesia (24 juta:235 juta), ini seperti pemerintah kita memberi beasiswa pasca sarjana untuk 4,000-5,000 orang setiap tahun. Jumlah yang sangat besar.

Mungkinkah karena alokasi kementerian pendidikan dan kementerian strategis mereka berbeda? Urusan pendidikan (dan subsidinya) serta strategi internasionalnya dan anggarannya terpisah. Pendidikan warga negara adalah urusan kementerian pendidikan, dan pemberian beasiswa (termasuk ke Indonesia) adalah urusan hubungan internasional, yang didalamnya termasuk upaya menjaga kepentingan mereka. Ini karena saya kira, tidak ada makan siang yang gratis.

Mereka sudah lama memberi beasiswa ke Indonesia. Salah satu pejabat penting Indonesia yang beberapa kali mereka kutip sebagai penerima adalah Pak Budiono, dulu Menteri, Gubernur BI dan sekarang Wakil Presiden. Pak Budiono dulu sekolah dengan beasiswa pemerintah Australia yang dinamai Colombo Plan. Saya lihat Menteri Keuangan yang baru, Pak Chatib Basri, adalah alumnus Australia National University. Saya tidak tahu apakah beliau juga bersekolah disana atas beasiswa pemerintah Australia atau tidak.

Kemandirian Bangsa

Sebagai bangsa yang cita-citanya inginnya mandiri dan berdaulat, tentu kita tidak mau terus-menerus menerima bantuan dari pemerintah negara lain. Apalagi seperti artikel diatas, Australia pun punya kesulitan sendiri. Dan tidak ada makan siang yang gratis. Saya kira sudah terlalu lama kita menerima bantuan, khususnya dari Australia. Sejak Pak Budiono masih unyu-unyu sehingga beliau jadi orang nomor 2 di negeri ini, sampai kita yang masih muda-muda ini. Jangan sampai anak-anak kita nantinya masih juga menerima bantuan, apapun nama beasiswanya. Mau berapa generasi? Kita tentu ingin seperti negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang tidak lagi menerima beasiswa dari mereka (CMIIW mahasiswa yang saya kenal dari negara tsb tidak ada dari skema AA). Mereka sudah masuk kategori negara yang tidak perlu (tidak mau?) dibantu. Pemerintah mereka sendiri sanggup menyekolahkan anak-anaknya ke negeri lain. Yang paling penting, tentu kita tidak mau terus-menerus selalu menerima yang berarti tangan berada dibawah.

Lalu bagaimana caranya?

Sebagai orang yang bekerja di fiskal, saya hanya punya usul solusi terbatas bidang saya. Jadi ini bukan kampanye atau propaganda. Bukan. Saya menuliskan apa adanya. Kemandirian negara itu didukung oleh keuangan yang kuat. Pemerintah saya kira juga ingin membiayai anak-anaknya tanpa dibantu oleh orang lain. Kita juga, tentu memilih untuk menggunakan usaha sendiri daripada bantuan orang lain, takut ada apa-apanya di belakang hari atau berhutang budi. Namun terkadang apa daya, keinginan ada, dan kita paham bahwa pendidikan itu penting, tapi uang tidak punya. Akhirnya kitapun mau tidak mau menerima uluran tangan pihak lain atau berhutang.

Hari ini dan ke depan, keuangan pemerintah semakin bergantung pada pajak. Ini karena kita tidak mungkin lagi bergantung pada SDA. Rakyat banyak dan terus bertumbuh, SDA berapapun banyaknya, adalah aset yang berbatas. Tidak demikian halnya dengan pajak atau apapun namanya berupa iuran untuk negara.

Dengan begitu, ada beberapa hal yang saya kira perlu kita lakukan agar pemerintah punya cukup uang untuk bisa mandiri. Saya tuliskan tidak berdasarkan angka (berurut), karena saya kira bahwa semuanya sama pentingnya.

- Pegawai pajak dan pemasok keuangan negara lainnya bersikap amanah dan berusaha agar terampil untuk mencari sumber keuangan pemerintah, baik secara persuasif maupun paksa sesuai Undang-Undang. Amanah penting agar yang wajib mau membayar secara sukarela, terampil penting agar mereka yang wajib namun menghindar dapat diketahui lagak dan modusnya, dan dipaksa membayar kewajibannya.

- Pengguna uang pemerintah sadar akan uang yang dipakainya adalah uang hasil kerja keras orang lain. Ini termasuk untuk gajinya, pembelian alat-alat kantor, dan biaya-biaya lainnya. Akan sangat sedih bagi pembayar pajak jika uang mereka cari dengan susah payah, dibayarkan menjadi pajak, lalu digunakan untuk hal yang tidak pada tempatnya, apalagi dihambur-hamburkan bahkan dikorupsi. Gunakanlah sesuai tujuannya karena di setiap rupiah uang tersebut terdapat amanah. Penggunaan tidak pada tempatnya itu juga akan melemahkan semangat orang untuk membayar pajak, dan jika mereka sudah enggan, pemerintah juga yang jadi repot dan miskin.

- Bersikap proporsional tentang berita negatif tentang pajak. Jika ada oknum petugas pajak, tentu ada pula oknum wajib pajak. Jika oknum petugas pajak bersekongkol untuk menggelapkan pajak, oknum wajib pajak ingin menghindar dari kewajibannya membayar pajak. Jika oknum wajib pajak ini cukup powerful, mereka dapat berusaha agar membalikkan persepsi sehingga orang membenci institusi pajak sehingga mereka terbebas dari kejaran. Padahal institusi pajak lah yang memungkinkan terbiayainya negara dengan mengumpulkan uang. Jika insitusi ini lumpuh, tentu pemerintah akan semakin terpuruk dan memberi celah untuk pihak luar masuk (baik melalui utang ataupun "bantuan") sehingga semakin tidak mandiri.

Jika pajak sudah baik, setiap yang wajib mau membayar pajak, uang digunakan sebagaimana mestinya, tentu pemerintah akan punya keuangan yang kuat dan kita tidak perlu menerima bantuan lagi.

Tulisan saya mungkin terdengar utopis, tapi setidaknya jika kita tau arahnya tentu kita dapat bergerak kesana, walaupun sedikit demi sedikit. Semoga saja.

Walahu a'lam bisshawab.