Belajar dari kasus Dul dan Manajemen Risiko

Salah satu perbedaan yang paling nyata tinggal di negeri orang yang pernah saya tinggali (Jepang dan Australia) dengan di Indonesia adalah bahwa disana jarang sekali berita kecelakaan, apalagi yang sampai mengorbankan nyawa. Dua tahun di Jepang, saya hanya dua kali membaca kecelakaan yang mengambil korban jiwa, masing-masing satu orang. Yang pertama seorang anak yang terjepit di lift apartemen saat dia masuk (bersama sepedanya) dan lift itu langsung menutup dan naik. Yang kedua kecelakaan motor pembalap Jepang Norifumi Abe saat sebuah truk memutar (U-turn) di tempat yang tak seharusnya. Di kasus pertama, seluruh lift dengan merk tersebut langsung di-freeze penggunaannya di Jepang sampai diketahui penyebab kecelakaan. Pimpinan perusahaan lift tersebut pun langsung terbang dari Swiss ke Jepang untuk meminta maaf dan melobi agar lift mereka tidak di-ban penggunaannya disana.

Sementara di Australia, terasa benar bahwa pemerintahnya berusaha mencegah kecelakaan. Di website Department of Transport Western Australia, misalnya, bisa di-download peraturan dan tata cara berkendara (termasuk bersepeda) dan berjalan kaki yang aman buat kita dan orang lain. Mulai dari membaca rambu lalu lintas sampai bagaimana harus bersikap di situasi tertentu. Garis pembatas di jalan jelas, lampu lalu lintas tidak ada yang mati. Apabila ada perbaikan jalan, jauh-jauh sudah dibuat tanda. Pengemudi juga "dipaksa" menggunakan sabuk pengaman (padahal untuk keselamatan sendiri) kalau tidak mau didenda AUD 500 (sekitar Rp 5 juta). Pengemudi yang pasfoto di SIM-nya menggunakan kacamata, apabila tertangkap sedang mengemudi tidak menggunakan kacamata juga akan didenda.

Di Indonesia, berita kecelakaan rasanya setiap hari ada. Bukan hanya pada saat aktifitas manusianya padat seperti hari raya, tapi juga hari-hari biasa. Tidak jarang mengambil korban nyawa. Banyak jiwa yang hilang sia-sia, mungkin karena kelalaian yang seharusnya bisa dicegah. Hal yang paling terasa dari perbedaan di Indonesia dan di negeri maju itu adalah betapa murahnya nyawa manusia di negeri kita. Sementara disana betapa berharganya. Betul, disana rasanya sangat jarang membaca berita-berita yang menyedihkan seperti itu.

Ada banyak hal yang membuat perbedaan itu saya kira. Apakah ekonomi, hukum, atau budaya. Tapi saat ini saya tidak akan mengumpulkannya, mungkin hanya beberapa contoh saja. Misalnya beberapa waktu lalu seorang pengendara sepeda motor tewas di jalan Sudirman, Jakarta, saat menghindari lubang jalan dan kemudian disambar metromini (fasilitas publik yang buruk). Kasus Afriyani dan Rasyid Rajasa yang baru nyabu dan begadang tapi masih mengemudikan mobil. Atau kejadian mobil kecebur bundaran HI yang bolak-balik terjadi (mungkin polisi dan Pemprov yang tak mau belajar dari kejadian terdahulu untuk mencegah terjadi lagi, atau memang tidak peduli, wallahu a'lam).

Saya ingin menulis tentang cerita diatas terkait dengan manajemen risiko (risk management) yang minimal bisa kita perbuat. Saya pernah mengurus administrasi manajemen risiko saat di Tata Usaha kantor dan ikut workshop manajemen risiko beberapa kali. Hitung-hitung catatan ini sumbangan dari kegiatan saya yang waktu itu menggunakan uang publik. Mudah-mudahan dapat berguna bagi anda yang membacanya.

Internalisasi Manajemen Risiko

Setiap kali kita melakukan sesuatu, kita ter-ekspose kepada risiko. Bahkan saat tidur sekalipun. Yang membedakan adalah tingkat risiko itu: kemungkinan terjadi (probabilitas), dan dampak-nya. Dengan mengetahui risiko, kita bisa mengantisipasinya, mengatasinya, atau mengurangi dampaknya jika memang harus terjadi. Kira-kira itulah manajemen risiko.

Manajemen risiko ini skop dan spektrum-nya ya sangat luas, dari individual, program/proyek, perusahaan, sampai negara (ada yang disebut manajemen risiko fiskal). Disini saya lebih menulis tentang manajemen risiko individual.

Setiap orang sebenarnya sudah menerapkan manajemen risiko, walaupun dalam hal berbeda ataupun skala berbeda. Beberapa orang misalnya membawa payung saat bepergian. Ada yang membeli power-bank, jaga-jaga kalau baterai smartphone habis saat main diluar. Ada yang walaupun tidak bakal ketemu polisi di jalanan, tetap menggunakan helm yang kuat untuk mengurangi dampak risiko jika suatu hal yang tak diinginkan terjadi.

Tapi, hal yang terpenting dari manajemen risiko itu adalah bagaimana dia terinternalisasi di diri kita. Sudah sadar, dilakukan secara sistematis, dan diterapkan dalam banyak hal.

Di kita mungkin pernah terjadi kita tidak bisa menepati suatu janji karena ternyata.... kita sudah punya janji sebelumnya pada saat yang sama. "Waduh maaf saya ternyata saat itu harus pergi menenami anak saya" itu mungkin kalimat yang familiar pada saat membatalkan janji.

Orang Jepang, termasuk mahasiswanya, sangat jarang salah janji seperti itu. Salah satu sebabnya adalah, saya kira, karena mereka mempraktekkan manajemen risiko yang lebih baik daripada kita. Apa itu? Mereka biasanya punya buku agenda atau buku notes. Setiap kali berjanji, mereka akan menuliskannya di buku itu. Tanggal berapa, jam berapa, dan dimana. Dengan menulis itu mereka mencatat dan melihat apabila ada jadwal mereka yang bertabrakan. Bukan seperti saya yang hanya mengandalkan ingatan yang lebih besar kemungkinan lupanya.

Untuk keselamatan, masinis kereta api Jepang beberapa kali saya lihat melakukan pengecekan lingkungan secara fisik. Ini setiap kali sebelum jalan selesai berhenti di tiap stasiun. Mereka bukan hanya melihat dengan pandangan, tapi juga mengarahkan telunjuknya (menunjuk) ke beberapa arah, kanan, kiri, kemudian depan, untuk memastikan bahwa semua sisi clear (aman). Mungkin terasa lebay jika kita sesaat sebelum berangkat menunjuk posisi dompet, hp, jam tangan, kunci, tas supaya tidak tertinggal. Tapi tidak ada yang lebay soal keselamatan orang. Mungkin salah satunya karena itu walau ratusan kereta api bersliweran di Jepang tapi kecelakaan sangat minim sekali.

Begitu juga dengan "nasib" Jepang sebagai negara rawan gempa. Mereka terbiasa melakukan simulasi apabila terjadi bencana (saya pernah ikut). Titik-titik evakuasi setiap hari bisa dilihat dengan jelas di jalan. Bahkan mereka punya tas khusus yang diletakkan di tempat tertentu yang mudah dijangkau yang berisi survival kit sewaktu-waktu apabila gempa terjadi.

Indonesia sebagai negeri yang rawan bencana juga seharusnya begitu. Misalnya saya kira tidaklah berlebihan kalau di setiap acara, sebelum acara dimulai, pembawa acara mengumumkan tentang langkah-langkah evakuasi. Dimana pintu exit, dan kemana harus keluar. Gempa Sumatera beberapa tahun lalu yang memerangkap peserta seminar di sebuah hotel di Padang (mereka salah arah, meyelamatkan diri ke arah kolam renang di tengah yang dianggap lebih terbuka, padahal pintu exit keluar hotel ada di sebelah lainnya dan akhirnya tertimbun reruntuhan yang jatuh ke tengah) dan akhirnya menewaskan mereka seharusnya jadi pelajaran buat kita.

Menerapkan Manajemen Risiko

Kesan yang saya dapat dari seminar manajemen risiko beberapa perusahaan besar, pihak pengelola manajemen risiko dalam perusahaan itu biasanya "tidak favorit" di kalangan perusahaan. Ya siapa juga bos atau kolega yang nyaman atau senang diingatkan tentang hal-hal buruk, bencana dan kemungkinan-kemungkinan negatif lainnya. Orang lebih suka - dan juga umum dipercaya - berita-berita positif lebih baik sehingga membawa ke arah yang positif. Ber-positive thinking diyakini lebih membawa kebaikan daripada ber-negative thinking.

Tapi manajemen risiko diyakini bukanlah soal negative thinking. Ini adalah soal pengelolaan risiko yang mau tak mau selalu ada di setiap kegiatan dan tindakan. Di setiap risiko ada peluang. Di setiap peluang ada risiko. Jika terhadap peluang itu diambil tindakan, penting untuk mampu mengelola risiko itu.

Sejalan dengan itu, saya percaya penting belajar dan mengaplikasikan manajemen risiko untuk setiap individu. Mungkin tantangan paling besar di kita adalah pandangan orang. Misalnya dulu sebelum sabuk pengaman diwajibkan, saya sudah pakai, yang diketawai kawan saya haha.... Mungkin ada juga yang bilang pilot tidak perlu cek urine, karena itu pilot Lion Air ketahuan nyabu masih selamat juga kok. Tapi soal selamat atau tidak itu di belakang, yang pertama bagaimana kita mengantisipasi risiko atau mengurangi kemungkinannya seminimal mungkin.

Sebenarnya, ada cara mudah untuk menerapkan manajemen risiko di diri kita. Tapi mendapatkannya belum tentu mudah. Atau tergantung nasib. Yaitu dengan punya otoritas yang peduli dan memaksakan manajemen risiko kepada kita.

Ambil contoh di negara maju. Pemerintah biasanya memaksa agar sabuk pengaman digunakan secara benar. Termasuk di Australia, anak-anak harus duduk di belakang menggunakan booster ataupun baby carseat untuk mengurangi dampak risiko tumbukan apabila terjadi. Apabila tidak dilakukan akan menjadi pelanggaran yang dikenakan sanksi. Begitu juga larangan dan pemeriksaan untuk mengemudi kendaraan bermotor bagi mereka yang mengkonsumsi alkohol dalam batas tertentu.

Mau tidak mau, suka tidak suka, warga melakukannya, dan akhirnya ter-internalisasi (terbiasa). Tidak nyaman apabila tidak menggunakan sabuk pengaman. Beberapa teman saya yang pergi dugem atau party di Perth, kalau pergi pakai mobil selalu bawa satu orang yang tugasnya menyetir pulang-pergi, dan dia ini tidak boleh minum alkohol. Biarpun senang dugem dan party begitu, mereka patuh dengan manajemen risiko yang dibuat otoritasnya.

Saya kira peraturan juga dibuat untuk kepentingan mengatur risiko. SIM baru boleh dimiliki oleh orang berumur minimal 17 tahun, sehat, tidak buta warna, adalah salah satu langkah untuk menghindari risiko bahaya di jalanan. Begitu juga larangan untuk mengemudi kendaraan bermotor apabila dalam keadaan mabuk atau hal lain yang bisa mengganggu lainnya.

Sesi "Keep Safe" dengan Polisi Western Australia di Orientasi Mahasiswa baru ADS 2013, Curtin University.

Bagaimana dengan Kita?

Sayang kita tidak memiliki otoritas se-peduli itu,paling tidak dalam hal penerapan dan sanksi-nya. Paling tidak saat ini. Biarpun ada peraturannya, kenyataannya banyak hal terserah kita. Mau pakai helm silahkan, tidak pakai masih bisa kok kemana-mana bawa motor. Kalaupun tertangkap sanksinya juga tidak membuat jera. Mengemudi kendaraan bermotor harus punya SIM, tapi tidak punya juga tidak terlau diperhatikan. Jarang ada random check (razia) yang benar-benar mengena ke banyak orang. Padahal ini juga menyangkut kepentingan dan nyawa orang lain. Tak heran kejadian-kejadian sama masih terulang lagi, dan mengambil korban jiwa lagi.

Apa boleh buat. Dengan begitu, untuk saat ini, kita sendirilah yang harus pintar-pintar belajar manajemen risiko. Misalnya menggunakan notes atau MS Outlook untuk mencatat janji. Istirahat secara berkala jika menyetir jarak jauh. Atau berhati-hati jika mengemudi pada dini hari Minggu atau Minggu pagi dimana banyak orang yang tak dikontrol risiko tindakannya berkeliaran di jalan raya seperti kasus-kasus sebelumnya (orang pulang nyabu/dugem). Atau juga jangan berfoto-foto di depan Bundaran HI, karena selalu ada risiko mobil yang nyemplung lagi!

Kita tidak bisa mencegah sesuatu yang di luar kendali kita. Tapi kita masih bisa mengelola risiko yang mungkin terjadi. Statistic doesn't lie: jumlah kejadian di Jepang, Australia dan Indonesia yang begitu berbeda, bukanlah karena mereka lebih hebat. Tapi salah satunya karena hal-hal kecil - seperti manajemen risiko - yang mereka lakukan secara lebih baik.

Ironi Mahasiswa Miskin

Beberapa hari yang lalu beberapa teman men-share artikel di detik.com tentang mahasiswa Australia yang semakin miskin. Diceritakan bahwa sebahagian mereka, 21%, memiliki penghasilan < 10,000 (per tahun, semuanya menggunakan AUD). 40% lainnya berpenghasilan antara 10,000-19,000. Dengan demikian hanya sebagian kecil (kurang dari 39%) yang punya uang lebih dari 19,000/tahun. Ini sepertinya berhubungan dengan data lain, yaitu 1 dari 5 mahasiswa mereka sering tidak makan (detik.com, Mahasiswa Australia Makin Miskin, 15-07-2013).

Ini saya lihat menarik. Pertama, salah satu bukti bahwa tiap negara ataupun rakyatnya punya kesulitan masing-masing. Bahkan di negara yang dianggap sudah maju sekalipun. Saya bisa bilang bahwa di kota saya tinggal ada orang-orang yang menggelandang tidak punya rumah dan selalu meminta recehan pada orang-orang sekitar.

Kedua, bisa jadi saya adalah saksi sebuah contoh kasus berita diatas. Saya tinggal di dormitori mahasiswa yang ditempati oleh 23 orang mahasiswa lainnya dari berbagai negara. Salah satunya adalah warga negara sini. Saya lihat dia seperti contoh 1 diantara 5 mahasiswa diatas. Berjuang hanya untuk makan sehari-hari, bahkan teman-teman yang lain beberapa kali berbagi masakan untuknya, karena dia tidak punya uang untuk beli bahan makanan. Setelah bersusah payah kuliah di semester lalu, akhirnya dia memutuskan berhenti karena tidak punya biaya dan balik ke kampungnya di selatan sana. Memutuskan untuk mencari kerja saja.

Makan Siang Gratis

Melihat itu, saya pikir ada yang ironis disini. Saya dan beberapa penghuni di dormitori itu adalah penerima beasiswa dari pemerintah dia. Saya tidak tahu apakah alasannya tidak tahu atau hanya bersikap sopan, dia tidak menyinggung soal pemerintahnya memberi biaya hidup pada kami, yang jauh lebih dari cukup untuk survive belajar di negaranya sementara dia sendiri tidak. Salah seorang teman penerima juga terang-terangan kok bercerita bahwa dia menyisihkan dan mengirim uang yang diterimanya (remit) untuk biaya hidup keluarganya di negara asal.

Ya, dibandingkan dengan angka-angka diatas, biaya hidup yang diberikan - diluar uang kuliah yang juga dibayarkan -  jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata yang dihasilkan oleh mahasiswa asli disini sesuai data diatas. Mereka mengalokasikan 30,000/tahun untuk setiap orang, dicicil setiap 14 hari selama sekitar 26 kali dalam setahun. Jumlah yang cukup besar jika hanya untuk hidup dan keperluan si penerima beasiswa sendiri. Jika jumlah itu tidak cukup sehingga perlu mencari tambahan, biasanya karena mahasiswa membawa keluarga, ataupun memang ingin mencari investasi tambahan untuk keperluan lain.

Tapi pemerintah Australia saya kira sudah paham bahwa mahasiswa beasiswa perlu membawa keluarganya kemari agar studi-nya lancar. Ini karena mereka banyak memberi beasiswa ke mahasiswa yang sudah berkeluarga ataupun mature age, dan disalurkan ke orang-orang dari negara sedang berkembang yang punya nilai (value) kebersamaan dengan keluarga adalah hal yang sangat penting.

Tapi tetap saja ini menimbulkan pertanyaan di pikiran saya. Kenapa tidak memberikan saja kepada mahasiswa mereka sendiri yang membutuhkan daripada kepada orang dari negara lain? Biarkan pemerintah negara lain itu yang mengurus "anak-anak" mereka, kami juga punya "anak-anak sendiri" yang harus kami biayai. Misalnya, untuk Indonesia saja, mereka memberikan sekitar 400-500 beasiswa setiap tahun dalam skema Australia Awards (AA) (pada batch saya 451 orang). Jika kita bandingkan populasi Australia-Indonesia (24 juta:235 juta), ini seperti pemerintah kita memberi beasiswa pasca sarjana untuk 4,000-5,000 orang setiap tahun. Jumlah yang sangat besar.

Mungkinkah karena alokasi kementerian pendidikan dan kementerian strategis mereka berbeda? Urusan pendidikan (dan subsidinya) serta strategi internasionalnya dan anggarannya terpisah. Pendidikan warga negara adalah urusan kementerian pendidikan, dan pemberian beasiswa (termasuk ke Indonesia) adalah urusan hubungan internasional, yang didalamnya termasuk upaya menjaga kepentingan mereka. Ini karena saya kira, tidak ada makan siang yang gratis.

Mereka sudah lama memberi beasiswa ke Indonesia. Salah satu pejabat penting Indonesia yang beberapa kali mereka kutip sebagai penerima adalah Pak Budiono, dulu Menteri, Gubernur BI dan sekarang Wakil Presiden. Pak Budiono dulu sekolah dengan beasiswa pemerintah Australia yang dinamai Colombo Plan. Saya lihat Menteri Keuangan yang baru, Pak Chatib Basri, adalah alumnus Australia National University. Saya tidak tahu apakah beliau juga bersekolah disana atas beasiswa pemerintah Australia atau tidak.

Kemandirian Bangsa

Sebagai bangsa yang cita-citanya inginnya mandiri dan berdaulat, tentu kita tidak mau terus-menerus menerima bantuan dari pemerintah negara lain. Apalagi seperti artikel diatas, Australia pun punya kesulitan sendiri. Dan tidak ada makan siang yang gratis. Saya kira sudah terlalu lama kita menerima bantuan, khususnya dari Australia. Sejak Pak Budiono masih unyu-unyu sehingga beliau jadi orang nomor 2 di negeri ini, sampai kita yang masih muda-muda ini. Jangan sampai anak-anak kita nantinya masih juga menerima bantuan, apapun nama beasiswanya. Mau berapa generasi? Kita tentu ingin seperti negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang tidak lagi menerima beasiswa dari mereka (CMIIW mahasiswa yang saya kenal dari negara tsb tidak ada dari skema AA). Mereka sudah masuk kategori negara yang tidak perlu (tidak mau?) dibantu. Pemerintah mereka sendiri sanggup menyekolahkan anak-anaknya ke negeri lain. Yang paling penting, tentu kita tidak mau terus-menerus selalu menerima yang berarti tangan berada dibawah.

Lalu bagaimana caranya?

Sebagai orang yang bekerja di fiskal, saya hanya punya usul solusi terbatas bidang saya. Jadi ini bukan kampanye atau propaganda. Bukan. Saya menuliskan apa adanya. Kemandirian negara itu didukung oleh keuangan yang kuat. Pemerintah saya kira juga ingin membiayai anak-anaknya tanpa dibantu oleh orang lain. Kita juga, tentu memilih untuk menggunakan usaha sendiri daripada bantuan orang lain, takut ada apa-apanya di belakang hari atau berhutang budi. Namun terkadang apa daya, keinginan ada, dan kita paham bahwa pendidikan itu penting, tapi uang tidak punya. Akhirnya kitapun mau tidak mau menerima uluran tangan pihak lain atau berhutang.

Hari ini dan ke depan, keuangan pemerintah semakin bergantung pada pajak. Ini karena kita tidak mungkin lagi bergantung pada SDA. Rakyat banyak dan terus bertumbuh, SDA berapapun banyaknya, adalah aset yang berbatas. Tidak demikian halnya dengan pajak atau apapun namanya berupa iuran untuk negara.

Dengan begitu, ada beberapa hal yang saya kira perlu kita lakukan agar pemerintah punya cukup uang untuk bisa mandiri. Saya tuliskan tidak berdasarkan angka (berurut), karena saya kira bahwa semuanya sama pentingnya.

- Pegawai pajak dan pemasok keuangan negara lainnya bersikap amanah dan berusaha agar terampil untuk mencari sumber keuangan pemerintah, baik secara persuasif maupun paksa sesuai Undang-Undang. Amanah penting agar yang wajib mau membayar secara sukarela, terampil penting agar mereka yang wajib namun menghindar dapat diketahui lagak dan modusnya, dan dipaksa membayar kewajibannya.

- Pengguna uang pemerintah sadar akan uang yang dipakainya adalah uang hasil kerja keras orang lain. Ini termasuk untuk gajinya, pembelian alat-alat kantor, dan biaya-biaya lainnya. Akan sangat sedih bagi pembayar pajak jika uang mereka cari dengan susah payah, dibayarkan menjadi pajak, lalu digunakan untuk hal yang tidak pada tempatnya, apalagi dihambur-hamburkan bahkan dikorupsi. Gunakanlah sesuai tujuannya karena di setiap rupiah uang tersebut terdapat amanah. Penggunaan tidak pada tempatnya itu juga akan melemahkan semangat orang untuk membayar pajak, dan jika mereka sudah enggan, pemerintah juga yang jadi repot dan miskin.

- Bersikap proporsional tentang berita negatif tentang pajak. Jika ada oknum petugas pajak, tentu ada pula oknum wajib pajak. Jika oknum petugas pajak bersekongkol untuk menggelapkan pajak, oknum wajib pajak ingin menghindar dari kewajibannya membayar pajak. Jika oknum wajib pajak ini cukup powerful, mereka dapat berusaha agar membalikkan persepsi sehingga orang membenci institusi pajak sehingga mereka terbebas dari kejaran. Padahal institusi pajak lah yang memungkinkan terbiayainya negara dengan mengumpulkan uang. Jika insitusi ini lumpuh, tentu pemerintah akan semakin terpuruk dan memberi celah untuk pihak luar masuk (baik melalui utang ataupun "bantuan") sehingga semakin tidak mandiri.

Jika pajak sudah baik, setiap yang wajib mau membayar pajak, uang digunakan sebagaimana mestinya, tentu pemerintah akan punya keuangan yang kuat dan kita tidak perlu menerima bantuan lagi.

Tulisan saya mungkin terdengar utopis, tapi setidaknya jika kita tau arahnya tentu kita dapat bergerak kesana, walaupun sedikit demi sedikit. Semoga saja.

Walahu a'lam bisshawab.